Products

prosedur penerbitan izin tambang batubara

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Jun 20, 2011· Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi

More

Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Peraturan mengenai jangka waktu izin pertambangan diatur dalam Undang-undang Pasal 42 Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa lama waktu IUP Eksplorasi untuk usaha atau kegiatan pertambangan mineral logam diberikan jangka waktu maksimal 8 (delapan) tahun.

More

Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Penerbitan Ijin

Untuk memperoleh izin tambang dari pemerintah, setiap pemohon wajib melengkapi berberapa persyaratan penerbitan izin tambang rakyat yang telah ditetapkan dalam undang-undang Minerba. Aturan terkait syarat mendapatkan IPR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan aktifitas usaha pertambangan di bindang mineral

More

prosedur penerbitan izin tambang batubara

Prosedur Penerbitan Izin Tambang Batubara Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin

More

Penerbitan Izin Tambang oleh Daerah Dihentikan • Petrominer

Seruan penghentian penerbitan izin baru tersebut dituangkan dalam surat edaran dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, dalam surat bernomor 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

More

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terkait dengan hal tersebut salah satu kententuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10

More

PROSEDUR PELAKSANAAN PROYEK PERTAMBANGAN DI

Oct 10, 2018· Dalam rangka menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan), maka pada tahun 2015 silam Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan regulasi baru terkait tata cara evaluasi IUP mineral

More

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP

Jun 20, 2011· Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan

More

Izin Usaha Pertambangan

Jun 20, 2011· Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP.

More

Hukum Pertambangan Pengetahuan tentang Hukum

Izin Usaha Pertambangan . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah.

More

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan ESDM

Apr 12, 2011· Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam artikel ini. Menteri atau Guberrnur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan

More

prosedur penerbitan izin tambang batubara

Prosedur Penerbitan Izin Tambang Batubara Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin

More

PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI

PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERDA RTRW KABUPATEN PASURUAN Dian Anggraeny, Dr. MOH.Fadli, SH, M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [email protected] ABSTRAKSI Proses pemberian izin pertambangan terhadap PT. Berkat Granit yang

More

Penerbitan Izin Baru Minerba oleh Daerah Dihentikan

DIREKTORAT Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat bernomor 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut dinyatakan, pelaksan

More

Penerbitan Izin Baru Minerba oleh Daerah Dihentikan

DIREKTORAT Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat bernomor 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut dinyatakan, pelaksan

More

Penerbitan Izin Tambang oleh Daerah Dihentikan • Petrominer

Seruan penghentian penerbitan izin baru tersebut dituangkan dalam surat edaran dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, dalam surat bernomor 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

More

Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terkait dengan hal tersebut salah satu kententuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10

More

ADABONG.COM: PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

More

Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan : 1) Pemohon meminta informasi proses masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan dan atau, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi

More

UU Minerba terbit, Kementerian ESDM melarang gubernur

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta gubernur untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba. Ketentuan itu menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba (UU Minerba).

More

Prosedur / Tata Cara Ekspor Batubara Maria Mokodongan's Blog

Apr 15, 2009· 3.Contoh perjanjian jual-beli batu bara untuk pembeli dan pemilik tambang/kuasa penambang. 4.mohon bisa dijelaskan mengenai NCND dan FCO itu apa. Dan juga, kalau ada draft / konsep dokumen yang penting lainnya, saya mohon untuk di e-mail juga. Semoga Ibu bisa membantu beberapa langka untuk saya menjadi pembisnis di bidang kerja batubara.

More

Sulsel Perketat Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Bisnis, MAKASSAR -- Penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP mineral dan batu bara di Sulawesi Selatan bakal lebih selektif untuk menekan potensi kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang ilegal yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan.. Sekretaris Dinas ESDM Sulsel Syamsul Bahri mengemukakan, pengetatan perizinan tersebut juga mengacu pada hasil temuan banyaknya perusahaan tambang

More

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Latar Belakang. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak

More

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

persyaratan Penerbitan Penetapan Tanda Batas Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien. 2. Terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses penyelesaian layanan Penerbitan Penerbitan Penetapan Tanda Batas Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) 3.

More